CONTOH FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

POWER OF ATTORNEY LETTER

Yang bertanda tangan di bawah ini        :

The hereundersigned                              :

Nama/Name                                           :

ID Card/Pasport/Passport Number        :                       

Kebangsaan/Nationality                        :

Jabatan/Pekerjaan/Occupation  : 

Alamat/Address                                    :

                                                             

                                                             

Dengan ini memberikan kuasa kepada   :

Hereby to give the power to                  :

Nama/Name                                         : 

Kebangsaan/Nationality                        : 

Alamat /Address                                  : 

Pekerjaan/Occupation                          :

                                                              

--------------------------------------------KHUSUS/ESPECIALLY-----------------------------------------

-         Untuk bertindak mewakili pemberi kuasa guna mengajukan gugatan perkara melawan .... Semarang selaku Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan No…… tentang pembongkaran rumah milik Penggugat di ........ Semarang (To act for and on behalf of the Giver of the attorney power to apply for a sue against the Major of Semarang Regency  as defendant because the issuance of a Decree No…… of destruction of a building owned by the Plaintiff in Jalan Kanguru Raya No.4  ):

-         Untuk maksud tersebut, Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang untuk melakukan semua tindakan hukum demi dapat terselesaikannya pekerjaan ini ( For this purpose the Receiver of the power of attorney has been entitled to manage everything in a legal way for the benefit of the giver of the power of attorney);

-         Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya (This power of attorney letter has been made in a proper way for a legal use)

                                                                                    Semarang, ...

  Penerima Kuasa,                                                        Pemberi Kuasa,

  The Receiver of The Power of Attorney,                     The Giver of The Power of Attorney

                                                                                             6000

(                                                       )                                (   ------------------------------------ )

AMICUS CURIAE

Amicus curiae adalah friends of the court atau “sahabat pengadilan”, dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi amicus curiae sebagai “one (as a professional person or organization) that is not a party to particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question”.

Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa ; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kali diperkenalkan pada abad-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae :

1. fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;

2. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);

3. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;

4. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae

Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke-19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20 amicus curiae memainkan memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung.

KONSEP HUKUM RESPONSIF

Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu : peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, hubungan antara hukum dengan negara, hubungan antara hukum dengan tatanan moral, tempat aturan-aturan diskresi dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi warga negara, legitimasi dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum. Tiap-tiap variabel ini berbeda jika konteksnya berubah. Dalam hubungan ini Nonet dan Selznick mengajukan suatu teori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sistematik dalam hukum dan konfigurasi-konfigurasi khusus di mana hubungan-hubungan dalam hukum itu terjadi. Mereka membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat, yaitu:

1.    Hukum Represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif.

2. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralisir  represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri.

3.    Hukum Responsif, yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

_{Hukum Represif.} 

_{Hukum ini secara khusus bertujuan untuk mempertahankan status-quo penguasa yang kerapkali dikemukakan dengan dalih untuk menjamin ketertiban. Aturan-aturan hukum represif bersifat keras dan terperinci, akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuatnya sendiri. Hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk mematuhi hukum bersifat mutlak dan ketidakpatuhan dianggap sebagai suatu penyimpangan, sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai suatu ketidaksetiaan.}

_{Hukum Otonom.} 

_{Sebagai reaksi dari hukum represif dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa, timbulah hukum otonom. Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum “the rule of  law”. Legitimasi hukum otonom terletak pada kebenaran prosedural  hukum, bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan, kesempatan untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan. Pada  waktu ini terlihat dalam berbagai lapangan hidup,  timbulnya reaksi-reaksi terhadap hukum yang otonom ini, yaitu dalam bentuk kritik terhadap rasa puas yang bersifat dogmatis terhadap kekakuan legislatif dan terhadap kecenderungan-kecenderungan yuridis yang asing terhadap dunia kehidupan umum yang nyata.}

_{Hukum Responsif}

_{Dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk mencapai hukum responsif yang bersifat}

_{terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdi pada usaha meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan ditelantarkan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.}   

_{Dalam  konsep hukum responsif ditekankan pentingnya makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan serta pentingnya} partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan. Nonet dan Selznick tidak bermaksud bahwa penggunaan hukum merupakan alat untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tetapi hukum yang mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai ini harus tercemin secara jelas di dalam praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu untuk memberikan arah pada kehidupan politik dan hukum.  

Teori Struktur Fungsi, Teori Konflik, dan Teori Pertukaran Sosial

TEORI STRUKTUR FUNGSI

        Para ahli sosiologi abad  XIX seperti Auguste Comte (1798 – 1857) dan Hebert Spencer (1820 – 1903) terkesan oleh persamaan yang mereka amati di antara organisme biologi dengan kehidupan sosial. Spencer pada khususnya tergerak untuk menyatakan bahwa “masyarakat itu laksana  suatu organisme” (Turner, 1974: 16). Inti perspektif ini ialah faham mengenai suatu system – suatu kompleks unsur atau komponen yang saling berhubungan secara sedikit banyak seimbang dalam suatu jangka waktu tertentu.

        Institusi-institusi dipandang oleh para ahli sosiologi sebagai analog dengan organ. Struktur-struktur sosial ini memenuhi kebutuhan utama yang perlu untuk kelanjutan hidup dan pemeliharaan masyarakat. Sesungguhnya, para ahli sosiologi biasanya mengklasifikasi institusi menurut fungsi utama yang dijalankannya: institusi perekonomian difokuskan pada produksi dan distribusi barang dan jasa; institusi keluarga: pembiakan, sosialisasi, pemeliharaan, dan penempatan anak pada posisi tertentu: institusi politik: perlindungan warga Negara terhadap warga lain dan terhadap musuh asing; institusi agama: peningkatan solidaritas dan konsensus nasional; dan institusi pendidikan: penyampaian warisan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

        Oleh karena para ahli sosiologi dari aliran pemikiran ini memfokuskan perhatian utama mereka pada struktur-struktur serta fungsi-fungsinya, maka suut pandangan tersebut dinamakan teori struktur fungsi. Teori ini sangat terkenal pada dasawarsa 1940-an, 1950-an, awal 1960-an, dan dikaitkan dengan para ahli sosiologi seperti Talcott Parsons (1937; 1951; 1966; 1971), Kingsley Davis (1949), dan Robert K. Merton (1968).

TEORI KONFLIK

       Dalam kehidupan sosial terdapat beberapa hal yang ditetapkan sebagai “barang” (good) yang langka dan dapat dibagi-bagikan, sehingga semakin banyak suatu pihak memperoleh barang tersebut, semakin sedikit barang itu tersedia bagi orang lain. Kekayaan, kekuasaan, status, dan kekuasaan atas wilayah merupakan contoh mengenai hal ini. Manusia secara khas berusaha untuk lebih banyak memperoleh apa yang mereka tetapkan sebagai sesuatu yang berharga atau dikehendaki. Di mana dua kelompok manusia menganggap diri mereka mempunyai hak khusus dan sah atas hal-hal tertentu yang menyenangkan sehingga masing-masing hanya dapat mencapai apa yang ditetapkan

Sebagai hasil yang sah dengan cara merugikan orang lain, maka biasanya terjadi konflik.

Konflik berarti suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan, atau pun menyisihkan lawan mereka.

       Mungkin pengungkapan yang diajukan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels di dalam Communist Manifesto (1848) merupakan pengungkapan yang paling terkenal mengenai suatu pendekatan konflik. Dalam bahasa yang bernada keras dan jelas mereka menyatakan bahwa cirri utama kehidupan sosial ialah perjuangan kelas. Menurut  Marx dan Engels, kelas yang berkuasa dalam suatu masyarakat memperoleh posisinya atas dasar pemilikan dan pengendalian alat produksi (sumber penting bagi manusia untuk memperoleh nafkah mereka). Melalui mengendalikan alat produksi, kelas yang berkuasa berusaha menempatkan dirinya di antara orang lain dan sarana yang digunakan orang lain untuk memenuhi keperluan biologis dan sosialnya. Melalui  cara ini    masyarakat  peka dan mudah terpengaruh oleh keinginan dan perintahnya. Kelas berkuasa ini menguasai seluruh kehidupan moral dan intelektual suatu masyarakat sambil menjadikan pemerintah, hukum, militer, ilmu pengetahuan, agama dan pendidikan sebagai alat untuk menanamkan keuasaan serta hak istimewanya.

TEORI PERTUKARAN SOSIAL

Sebagian besar rasa kepuasan kita bersumber pada tindakan manusia lain. Kepuasan di dalam cinta, rangsangan intelektual, persahabatan, kebutuhan ekonomi, kesadaran mengenai pertumbuhan perlindungan terhadap penjahat – semuanya ini dan banyak tujuan lain dalam hidup manusia- hanya dapat dicapai dengan menggerakan orang lain agar berprilaku tertentu terhadap kita. Anggapan ini merupakan dasar teori pertukaran sosial . Teori ini berpandangan bahwa manusia mengatur hubungan dengan orang lain dengan cara semacam membuat pembukuan mental yang mencatat imbalan, biaya, dan laba.

Menurut teori ini, orang memasuki dan meneruskan pola interaksi dengan orang lain tertentu oleh karena mereka menganggap interaksi itu menguntungkan, apa pun yang menjadi alasanya. Tetapi dalam proses mencari imbalan, orang pasti memikul biaya. Biaya menunjuk pada pertimbangan negative (kewajiban, kelelahan, kebosanan, kecemasan, keprihatinan, dan seterusnya) atau pada unsur positif yang dikorbankan  dengan jalan tetap meneruskan hubungan. Keuntungan yang diperoleh dari pertukaran sosial menggambarkan perbedaan antara imbalan dengan biaya. Beberapa ahli sosiologi melihat tukar-menukar sosial sebagai suatu teori pilihan rasional  oleh karena individu nampak hanya meneruskan suatu hubungan sepanjang mereka menetapkannya sebagai hal yang lebih membawa imbalan daripada biaya..

TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIS

Suatu premis dasar sosiologi ialah bahwa manusia merupakan makhluk social; kita tidak dapat menjadi manusia secara tersendiri. Hal itu terjadi karena adanya komunikasi yaitu melalui suatu simbol. Simbol merupakan tindakan atau objek yang secara social telah dianggap mewakili sesuatu yang lain.

Herbert Mead mengemukakan bahwa manusia mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain melalui penggunaan symbol yang dimiliki bersama. Melalui smbol itu, manusia memberikan makna   pada kegiatan mereka; mereka menjelaskan situasi dan menafsirkan perilaku. Orang membentuk perspektif melalui suatu proses  sosial yang di dalamnya mereka saling menjelaskan sesuatu. Di pihak lain, mereka saling bertindak dan mengubah tindakan mereka melalui makna yang mempunyai asal-usul sosial.

Menurut Mead, simbol khususnya bahasa, tidak hanya memungkinkan manusia manusia untuk saling berkomunikasi, tetapi symbol merupakan alat untuk berpikir. Kita melaksanakan suatu percakapan interen dengan diri kita sendiri. Kita bercakap-cakap dan menjwab diri kita sendiri dengan cara yang kira-kira sama dengan cara kita bercakap-cakap dengan orang lain. Kita misalnya bertanya pada diri kita sendiri : “ Jika saya akan memperoleh tanggapan tertentu dari orang lain, maka apa yang harus saya lakukan agar berhasil ?Kita menyapa diri kita sendiri dan menanggapi tegur sapa tersebut. Melalui cara ini kita mencocokkan tindakan kita dengan tindakan orang lain, merencanakan, menguji, menunda, dan mengubah perilaku kita sebagai tanggapan terhadap perilaku mereka.  

(Kamanto Sunarto.1985.Pengantar Sosiologi.Yayasan Obor Mas : Jakarta)

Materi Hukum Perdata II

Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian 

Hukum Perdata 

BAB II 

Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Umumnya

Pasal 1313 KUHPer : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau loebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Kelemahan Pasal 1313 KUHPer :

• Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Harusnya bukan “mengikatkan diri” namun “saling mengikatkan diri”

• Kata perbuatan juga tanpa konsensus, perbuatan termasuk juga tindakan : Mengurus kepentingan orang lain, perbuatan melawan hukum.

2. Pengertian Perjanjian Terlalu Luas

Dalam perjanjian kawin, disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu, sedang perjanjian dalam pasal 1313 KUHPer “adalah hubungan antara debitur dan kreditur, tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu”

3. Tanpa Menyebut Tujuan

Dalam perumusan pasal itu, tidak disebutkan apa tujuan untuk perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa.

4. Perbedaan Jenis-Jenis Perjanjian

• Perjanjian Timbal balik : Perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok, prestasi kedua belh pihak kira-kira seimbang.

• Perjanjian Timbal balik tidak sempurna : Salah satu pihak timbul prestsi pokok sedangkan pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dapat dikatakan dengan pasti bahwa kedua prestasi itu adalah seimbang.

• Perjanjian Sepihak : Hanya salah satu pihak saja yang punya kewajiban.

• Perjanjian dengan alas hak yang membebani : Perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu selalu ada kontra prestasi dari pihak lain, kedua prestasi itu saling berhubungan

• Perjanjian dengan Cuma-Cuma : salah satu pihak saja yang menerima keuntungan.

• Perjanjian timbal balik selalu : perjanjian dengan alas hak yang membebani tetapi tidak sebaliknya

• Perjanjian Kebendaan : Perjanjian untuk menyerahkan hak milik / eigendom

• Perjanjian obligatoir : Perjanjian yang menbimbulkan perikatan yang meletakan kewajiban kepada kedua belah pihak, perjanjian ini mengikat untuk menyerahkan suatu benda sedangkan pada perjanjian kebendaan adalah penyerahan benda serta hak miliknya kepada pihak lain

• Perjanjian Konsensuil : Perjanjian berdasar kesepakatan

• Perjanjian riil : Perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasarkan kesepakatan tetapi ada penyerahan nyata

Perjanjian Yang Sifatnya Khusus :

• Perjanjian Liberatoit : Perjanjian untuk membebaskan suatu kewajiban yang sudah ada (pembebasan hutang, pembaharuan hutang

• Perjanjian Penetapan : Perjanjian untuk menetapkan apa yang menurut hukum akan berlaku antara para pihak tanpa ada maksud untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang baru

• Perjanjian untung-untungan : Perjanjian yang spekulatif, salah satu pihak ada kewajiban yang tetap dengan harapan adanya kemungkinan akan menerima keuntungan (asuransi)

• Perjanjian Hukum Publik (publiekrechttelijk) : Perjanjian yang seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh hukum publik

5. Perjanjian bernama, Perjanjian tidak bernama dan Campuran

Perjanjian dinyatakan bernama atau tidak bernama berdasarkan apakah ia diatur dalam undang-undang atau tidak.

6. Berlakunya Perjanjian Diatur dalam pasal 1315, 1318 dan 1340 KUHPer

• Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.

• Perjanjian berlaku bagi para ahli waris dan mereka yang memperoleh hak

• Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga

Syarat-syarat perjanjian (pasal 1320) :

• Sepakat mereka yang mngikatkan dirinya

• Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

• Suatu hal tertentu

• Suatu sebab yang halal

Arti penawaran bebas :

• Penawaran yang dapat dicabut biasa ( sedikit pengikutnya )

• Undangan untuk penawaran (banyak pengikutnya)

• Penawaran dengan hak untuk masih dapat mencabut kembali setelah diterima

Indikator suatu Kesepakatan terjadi atau perjanjian ditutup :

• Teori pernyataan : Saat yang menerima tawaran menulis surat yang menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu

• Teori pengiriman : saat surat dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawarannya diterima (verzendtheorie).

• Teori pengetahuan : saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima (vernemingstheorie)

• Teori penerimaan : saat yang menawarkan betul-betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima

• Teori pengetahuan uang obyektif : Yang menawarkan secara obyektif mengetahui yaitu menurut akal yang sehat dapat menganggap bahwa yang menerima tawaran itu telah mengetahui atau telah membaca surat dari yang menawarkan

• Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) : saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud.

Simulasi (Perjanjian pura-pura)

Perbuatan dimana dua orang atau lebih keluar menunjukan soelah-olah terjadi perjanjian, namun sebenarnya secara rahasia mereka setuju bahwa perjanjian yang nampak itu tidak berlaku.

Macam Simulasi :

• Simulasi mutlak : Hubungan hukum antara mereka tidak ada perubahan apa-apa. Contoh : perjanjian jual beli tapi tidak terjadi perubahan hak milik atas barang

• Simulasi relatif : Dengan perjanjian pura-pura terjadi hal lain. Contoh : Perjanjian jual beli padahal perjanjian hibah

Cacad Kehendak (Wilsgebrek)

Cacad dalam persesuaian kehendak dalam perjanjian karena salah satu pihak tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara murni (karena kekhilafan, penipuan atau paksaan)

Kekhilafan (kesesatan)

Keadaan dimana seseorang yang dalam suatu persesuaian kehendakmempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan megenai barangnya

Syarat kekhilafan :

• Dapat diketahui

• Dapat dimaafkan

Paksaan (pasal 1323 – 1324 KUHPer)

Segala ancaman baik kata-kata atau tindakan.

Orang yang dibawah ancaman maka perjanjiannya dapat dibatalkan

Penipuan

Perjanjian yang dilakukan dengan penipuan dapat dibatalkan

Bedanya dengan paksaan ialah bahwa ia sadar bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, bahwa orang tidak menghendaki tetapi ia harus mau. Sedangkan dalam penipuan kehendaknya itu keliru.

Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence)

Pengertian menurut BW : Menyalahgunakan keadaan di samping paksaan dan penipuan sebagai alasan untuk membatalkan suatu perbuatan hukum.

Dianggap sebagai cacad kehendak yang ke empat berdasarkan analogi dari paksaan, kekhilafan dan penipuan. Namun H.R menganggapnya sebagai sebab yang tidak diperbolehkan /tidak halal

7. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

• Tidak cakap (Onbekwaam) : Orang yang umumnya berdasar ketentuan UU tidak mampu membuat sendiri perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap (belum dewasa, sakit jiwa dll)

• Tidak berwenang (Onvevoegd) : orang itu cakap tetapi ia tidak melakukan perbuatan hukum tertentu

Menurut pasal 1330, tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

• Orang-orang yang belum dewasa

• Mereka yang dibawah pengampunan

• Perempuan dan lain-lain

8. Suatu Sebab yang Halal

Jika suatu perjanjian tidak didasari oleh sebab yang halal maka suatu perjanjian dianggap batal. Dalam pasal-pasal 1335, 1357 terdapat sebab yang bermacam-macam yaitu : tanpa sebab, sebab yang halal, sebab yang palsu dan sebab yang tidak halal.

9. Tentang Akibat dari Perjanjian

Semua perjanjian yang dibuat secara syah adalah mengikat pihak-pihak dalam perjanjian

10. Pasal 1338 berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Menurut Rutten, azas-azas hukum Perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 yaitu :

• Azas konsensualisme : Azas Perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata

• Azas kekuatan mengikat dari perjanjian : azas bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang tlah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

• Azas kebebasan berkontrak : Orang bebas membvuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

11. Azas itikad baik dan Kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 : Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Pasal 1339 : Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang.

Perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu (Pitlo, 1974:223)

12. Perubahan Keadaan

Putusan MA RI Tanggal 27 April 1955, 11 Mei 1955, 22 Mei 1955

1/2x ((jumlah uang x harga emas sekarang) / harga emas dulu))

materi hukum Perdata I

Dasar Hukum Peikatan 

Hukum Perdata

BAB I

 

Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian

1.      Definisi Hukum Perikatan

Buku III KUHPer : Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu

 2.      Subyek Hukum Perikatan

 Kreditur :

Pihak yang aktif.

Yang meminjamkan uang

Dapat melakukan tindakan terhadap debitur

Dapat berganti sewaktu-waktu kecuali penyerahan piutang atas nama.

Pengganti kreditur memiliki kwalitatif dari kreditur yang lama

 Debitur :

Pihak yang pasif

Yang dipinjamkan uang

Tidak dapat berganti orang tanpa ada persetujuan kreditur

 

 3.      Obyek Perikatan

Prestasi : Debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. 

Wujud prestasi (Pasal 1234) :

Memberi sesuatu : Kewajiban untuk memberi atau menyerahkan sesuatu, juga termasuk merawatnya

 Berbuat sesuatu : Melakukan suatu perbuatan yang positif

Tidak berbuat sesuatu : Tidak melakukan sesuatu yang telah dijanjikan

 4.      Eksekusi Riil

 Pengertian : Saat dimana kreditur yang memiliki hak-hak tertentu menuntut kepada hakim agar dengn putusannya memaksa debitur untuk memenuhi prestasinya.

 Kondisi saat eksekusi riil dimungkinkan :

Dalam hal prestasi memberi sesuatu, baik hak eigendom, hak bezit atau menikmati suatu kebendaan.

Jika dalam hal benda tidak bergerak atau kapal yang membutuhkan balik nama dan debitur menolak melakukan balik nama maka Kreditur dapat meminta putusan hakim untuk membaliknamakannya (Pasal 318 ayat 2 KUHD)

 Dalam hal prestasi berbuat sesuatu yang tidak melekat pada pribadi debitur (Misalnya : pelukis, penyanyi dll)

Dalam hal prestasi untuk tidak melakukan sesuatu.

 Jika eksekusi riil tidak dimungkinkan, krditur dapat menuntut uang pemaksaan (dwangson) atau pengganti kerugian

 5.  Hak Perorangan dan Hak Kebendaan

 Hak Kebendaan : Hak mutlak atas suatu benda yaitu yang dapat dipertahankan terhadap siapapun dan mempunyai “DROIT DE SUITO”

 Contoh Sesuatu yang memiliki hak perorangan dan hak kebendaan secara langsung :

Hukum agraria : hak kebendaan tetapi mempunyai sifat perorangan yang kuat

Sewa-menyewa : Hak perorangan yang mempunyai yang mempunyai sifatsifat hak kebendaan

Hak kebendaan selalu dalam keadaan diam, hak perorangan bermaksud untuk bergerak. Pemilik benda adalah pemilik, jika pembeli ingin menjadi pemilik maka ia harus engadakan perjanjian jual beli dan kemudian harus ada penyerahan.

Hanya terhadap perikatan yang prestasinya tidak berbuat sesuatu maka hak perorangan bermaksud untuk tetp dalam keadaan diam.

 6. Pembagian Buku III KUHPer

 Bab I   : Tentang Perikatan dalam umumnya

Bab II  : Tentang perikatan yang dilahirkan dari perjanjian

Bab III  : Tentang perikatan yang dilahirkan dari undang-undang

Bab IV   : Tentang hapusnya perikatan

Bab V – XVIII : Tentang bagian khusus dari hukum perikatan

 7. Sumber Sumber Perikatan

Perikatan (Pasal 1233)

 Perikatan bersumber dari : Perjanjian (ps 1313) & Undang-undang (ps 1352)

UU bersumber dari : Undang-Undang dan perbuatan manusia (ps 1353) & Undang-undang melulu ( 104 & 625 )

UU & perbuatan manusia bersumber dari : Perbuatan yang menurut hukum (ps 1354 & 1359) & perbuatan melawan hukum ( 1365)

 8. Kesalahan

 Unsur adanya kesalahan :

Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan

Debitur dapat menduga akibatnya

Obyektif : Manusia normal dapat meneduganya

Subyektif :  Hanya ahli yang dapat menduganya

Dapat dipertanggung jawabkan

 9. Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi :

Tidak memenuhi

Terlambat

Tidak sesuai

 Akibat Wanprestasi

Debitur Harus :

Mengganti kerugian

Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saattidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur

Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan perjanjian

Kreditur dapat pula menuntut :

Pembatalan perjanjian

Pemenuhanperjanjian

Pengganti rugian

Pembatalan dan pengganti rugian

Pemenuhan dan pengganti rugian

 Pernyataan lalai (ingebrekestelling, sommasi) adalah :

Pesan dari kreditur kepada debitur yang menerangkan kapan  selambat-lambatnya debitur diharapkan memenuhi prestasinya

 Pernyataan lalai tidak diperlukan apabila :

Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan. Kreditur langsung minta ganti kerugian

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi

Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif (positive contractbreuk), pernyataan lalai tidak perlu

 10. Pengganti Kerugian, bentuk dan unsur-unsurnya

Pengganti kerugian untuk kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan uang.

 Kerugian terdiri dari dua unsur : nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan rugi, dan keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessans) meliputi bunga.

 Jumlah dari Pengganti Kerugian

Pihak-pihak dapat menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian sesuai pasal 1249

UU juga menentukan dengan tegas, yaitu yang tersimpul dalam pasal 1250 disebut bunga yang moratoir

Jika pihak-pihak tidak menentukan jumlah pengganti kerugian dan UU tidak menentukan dengan tegas, maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga kekayaan dari kreditur harus sama seperti jika kreditur telah memenuhi kewajibannya

Kerugian Materiil dan Immateriil

Materiil : dapat dinilai dengan uang

Immateriil : rasa takut, penderitaan batin, sakitnya badan ( dapat digugat berdasarkan pasal 1365)

Syarat Pengganti kerugian

Kerugian yang dapat diduga lebih dahulu atau seharusnya dapat diduga lebih dulu pada waktu perikatan timbul

Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi

Pembatasan Pengganti Kerugian

Kerugian harus dapat diduga lebih dahulu dan merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi. Syarat dapat diduga akan hapus apabila ada kesengajaan(arglist) dari debitur.

Apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh wanprestasi dan juga kesalahan dari kreditur, dwbitur hanya wajib mengganti kerugian sebagian

Kerugian wajib untuk membatasi kerugian itu sepanjang dimungkinkan dan patut dapat diharapkan dari padanya

Pembuktian

Kreditur yang menuntut pengganti kerugian harus menetapkan dan membuktikan bahwa debitur melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian pada kreditur.

 Bunga (interessen)

Bunga Konvensional (conventionele interessen)

Bunga yang diperjanjikan lebih dahulu dalam perjanjian

Bunga Konpensatoir (conpensatoire Interessen)

Bunga yang tidak diperjanjikan lebih dulu, terdiri dari :

Bunga Morotair : Bunga yang konpensatoir apabila debitur mengenal sejumlah uang tidak tepat dalam memenuhi kewajibannya (Pasal 1250)

Bunga Tidak Morotair : Debitur tidak mengenai sejumlah uang tetapi debitur tidak tepat dalam menyerahkan barangnya hingga menimbulkan bunga yang harus diganti oleh debitur

Penyimpangan dalam menghitung bunga moratoir yang tercantum dalam pasal 1250 :

Jika kreditur menderita lebih dari atau kurang dari 6% tetap mendapat pengganti bunga 6% setahun

Bunga mulai berjalan sejak debitur digugat dimuka hakim kecuali kreditur telah menentukan dalam sommasinya bahwa bunga mulai berlaku segera setelah waktunya lampau (wanprestasi). Ini menyimpang, karena menurut peraturan umum,  bunga mulai diperhitungkan sejak debitur wanprestasi

 11. Bunga yang Berbunga.

 Pasal 1251 KUHPer : Bunga dari bunga pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik, karena suatu permintaan di muka pengadilan, maupun karena persetujuan yang khusus asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang dibayar untuk satu tahun”

Pasal 1251 melindungi debitur karena melarang dijanjikannya perjanjian tentang bunga okok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga kecuali karena suatu permintaan dimuka pengadilan atau karena suatu perjanjian khusus asal saja suatu permintaan itu atau suatu perjanjian khusus itu mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun

Tetapi dalam putusan 1 Mei 1974 berdasarkan praktek perbankan terhadap bunga yang berbunga ini menurut kebiasaan dapat juga mengenai bunga yang harus dibayar untuk enam bulan.. Sangat bertentangan dengan Undang-undang

 12. Keadaan Memaksa (Overmacht, Force Majeure)

 Syarat untuk Keadaan memaksa / Overmacht :

Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya

Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur

Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur

 Akibat Dari Keadaan Memaksa / Overmacht :

Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi

Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244,1245)

Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 tidak berlaku)

Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan

 

 

 

Teori-teori Overmacht :

Overmacht Obyektif : Ketidakmungkinan mutlak, Debitur dapat mengemukakan adanya overmacht jika pemenuhan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh semua orang

Overmacht Subyektif : Ketidakmungkinan relatif , Debitur dapat mengemukakan adanya Overmacht jika pemenuhan prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh debitur itu sendiri.

 13. Pembuktian

Kreditur yang menggugat harus membuktikan perikatan telah terjadi dan debitur telah membuat kesalahan dan wanprestasi. Dan debitur harus membuktikan wanprestasi karena overmacht dengan cara eksepsi (tangkisan)

 14. Resiko

Overmacht dapat lengkap 

 15. Peristiwa Yang Mungkin Menimbulkan Overmacht

Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah

Sumpah

Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga

Sakit

Pemogokan Buruh

Tidak Memiliki Uang

 16. Jenis-Jenis Perikatan

Perikatan Perdata (Civele Verbintenis) : Perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat digugat dimuka Pengadilan

Perikatan Wajar (Natuurlijke Verbintenis) : Perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat dimuka Pengadilan jadi tanpa gugat (Schuld tanpa Haftung)

Perikatan yang dapat dibagi-bagi (prestasinya)

Perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi prestasinya

Perikatan yang prinsipal / Pokok

Perikatan Yang aksesor / tambahan

Perikatan Yang spesifiki : Prestasinya ditentukan satu persatu

Perikatan yang generik : Prestasinya ditentukan menurut jenisnya

Perikatan yang sederhana : Prestasinya terdiri dari satu prestasi

Prestasi yang berlipat ganda :  Prestasinya beberapa

Perikatan sepintas : Pemenuhan prestasi hanya dilakukan dengan satu kali saja dalam waktu yang singkat

Perikatan Terus menerus : Pemenuhan prestasinya terus menerus

Perikatan Murni : Prestasinya dapat dipenuhi saat itu juga

Perikatan bersyarat : Pemenuhan prestasi tergantung syarat tertentu

Perikatan dengan ketentuan waktu : pemenuhan prestasi tergantung waktu tertentu

17. Perikatan Bersyarat

Syaratnya ada dua macam:

Syarat yang menangguhkan bermaksud apabila syarat itu dipenuhi maka perikatan menjadi berlaku

Syarat yang memutus apabila syarat itu dipenuhi perikatan menjadi utus

18. Syarat Yang Tidak Mungkin dan Syarat Bertentangan Dengan Kesusilaan

Menurut Pasal 1354 menentukan bahwa perikatan yang bertujuan melakukan yang tak mungkin terlaksana, bertentangan dengan kesusilaan dan yang dilarang oleh Undang-undang adalah BATAL.

Syarat menurut Isinya :

Potestatif : Syarat yang pemenuhannya tergantung dari kekuasaan salah satu pihak / tergantung dari perbuatan orang yang terikat

Kebetulan : Pemenuhannya tidak tergantung dari kekuasaan kedua belah pihak

Campuran : Pemenuhannya tergantung dari kemauan salah satu pihak juga tergantung dari kemauan pihak ketiga bersama-sama

19. Perikatan Dengan Ketentuan Waktu

Pelaksanaan / berlakunya / berakhirnya perikatan ditangguhkan sampai waktu yang tertentu.

Ketentuan waktu ada dua macam :

Ketentuan waktu yang memutus

Ketentuan waktu yang menangguhkan

Perbedaan Antara Perikatan Bersyarat Dan Perikatan Dengan Ketentuan Waktu

Debitur yang belum waktunya tiba telah memenuhi prestasi.

Perikatan bersyarat : Prestasinya dapat diminta kembali dan merupakan pembayaran yang tidak terutang

Perikatan dengan ketentuan waktu : Prestasinya tidak dapat diminta kembali, karena waktu itu akan pasti tiba

Berlakunya Pemenuhan Prestasi.

Perikatan Bersyarat : Pemenuhan prestasi itu berlaku surut, sejak perjanjian itu dibuat. Karena syaratnya belum pasti terjadi

Perikatan dengan ketentuan waktu : Pemenuhan prestasi itu tidak berlaku surut, pasal 1268. Ketentuan waktu TIDAK menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya

20. Pemutusan / Pembatalan Perjanjian Akibat dari Wanprestasi

Akibat pemutusan / pembatalan perjanjian :

Perikatan berhenti selama belum dipenuhi

Pengembalian seperti keadaan semula, artinya apa yang telah diterima oleh pihak lain harus dikembalikan lagi, seperti tidak pernah terjadi perjanjian

Exceptio Non Ad Impleti Contractus

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian yang timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila ia menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut exceptio non ad impleti contractus

21. Perikatan Yang Obyeknya Lebih Dari Satu

Perikatan Alternatif : Perikatan dimana debitur karena pilihanya sendiri atau pilihan dari kreditur harus memilih satu dari dua atau lebih prestasi yang ada

Perikatan Fakultatif : Orang hanya berkewajiban satu prestasi saja tetapi debitur dapat membebaskan diri dengan memberikan prestasi yang lain.

Perikatan Komulatif :  Perikatan dimana labih dari satu benda yang harus diserahkan

Perikatan generik : Perikatan yang obyeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya

22. Hak Memilih Perikatan Alternatif

            Apabila pemilihan itu tidak tegas diberikan kepada kreditur maka pemilihan itu tentu ada pada debitur (pasal 1273)

Debitur mempunyai hak untuk melenyapkan salah satu dari barang-barang itu karena ia mempunyai hak memilih

 23. Perikatan Generik :

Karena tidakperlu ada pemilihan lagi, debitur tidak perlu menyerahkan yang paling baik namun tidak boleh meneyrahkan yang paling jelek.

Contoh : Mengambil satu karung beras di antara ratusan akrung beras di gudang.

Pada perikatan generik resiko ada di debitur sedangkan pada perikatan spesifik resiko ada di kreditur.

 24. Perikatan Yang Subyeknya Lebih Dari Satu

Perikatan yang terdiri dari satu pihak dan pihak yang lain. Perikatan ini tanggung renteng atau tanggung menanggung. Dapat terjadi karena perjanjian atau karena ketentuan Undang-undang.

 Faktor Tanggung Renteng Pasif :

Dua orang atau lebih

Kewajiban debitur itu untuk prestasi yang sama

Pelunasan salah seorang debitur akan membebaskan debitur yang lain

Perikatannya mempunyai dasar atau sebab yang sama

 Perbedaan Tanggung Renteng dengan Tak Dapat Dibagi

Tanggung Renteng selalu dikehendaki baik oleh perjanjian atau oleh undang-undang (terletak padasubyaknya)

Tak dapat dibagiadalah mengenai prestasinya, prestasinya yang dapat dibagi (terletak padaobyeknya).

Tanggung renteng adalah akibat dari perjanjian atau ketentuan undang-undang

Tak dapat dibagi adalah berdasar atas sifat atau maksud dari perikatan.

Tak dapat dibagi mempunyai akibat sebagai berikut :

Kalau debitrunya banyak, tiap-tiap debitur dapat dipertanggung gugatkan seluruh prestasi (berlakunya tak dapat dibagi yang pasif)

Kalau krediturnya banyak, tiap-tiap kreditur dapat menagih seluruh prestasi (berlakunya tak dapat dibagi yang aktif)

25. Janji Hukuman atau Janji Denda

           Maksud Janji Denda :

Untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur

Untuk menetapkan jumlah pengganti kerugian karena wanprestasi

Untuk menghindari persengketaan mengenai ganti rugi

Keuntungan Janji Denda :

Sebagai dorongan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana patutnya

Membebaskan kreditur untuk pembuktian kerugian yang diderita, artinya meskipun tidak ada kerugian yang nyata diderita, denda yang dijanjikan tetap harus dibayar.

Berlakunya Janji Denda :

Hanya dapat dilaksanakan apabila debitur dalam keadaan lalai

Kreditur yang sebenarnya dapat menggugat janji denda boleh menyampaikan dan menggugat pemenuhan perikatan pokoknya. Janji denda tidak menghalang-halangi kreditur untuk minta pemenuhan perikatan pokok.

Kreditur tidak dapat bersama-sama menggugat hutang pokok dan dendanya sekaligus, apabila denda itu dikemukakan hanya untuk keterlambatan pemenuhan prestasi.

Janji denda tidak menghilangkan hak dari kreditur untuk minta pemutusan perjanjian

Kreditur tidak boleh disamping denda minta pengganti kerugian, atau seharusnya menggugat denda tetapi menggugat pengganti kerugian